Berita Nasional

Jakarta – Massa demo dari 8 organisasi pemerintah desa kembali menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut agar DPR mengesahkan Revisi UU Desa. Dilansir dari detiknews, Rabu (31/1/2023) massa aksi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI. Sejumlah massa aksi membawa poster dan spanduk yang memuat tulisan menuntut agar DPR mengesahkan revisi UU Desa tentang Desa sebelum Pemilu. “Hari ini …

JAKARTA – oleh Kepala BPI Kemendesa PDTT, Ivanovich Agusta Ivanovich menegaskan didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu, melihat secara keseluruhan tentang desa. Dari situlah, terdapat sisi positif bahwa semua pihak dapat menilai dan menyadari betapa penting desa itu sendiri. Hal ini disampaikan disaat Badan Pengembangan dan Informasi (BPI), Kemendes PDTT menggelar diskusi publik bertema “Mendalami Paradigma Undang-undang Desa nomor …

Purbalingga – Dana Desa berpotensi mengalami kenaikan,siapapun Presiden terpilih nantinya. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet sampaikan di depan bersama Paguyuban Kepala Desa ‘Wira Praja’ se-Kabupaten Purbalingga, Senin (29/01/2024). Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-11 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah tersebut banyak hal yang dalam revisi UU Desa yang disampaikan oleh Bamsoet. “Dalam program kerja para …

Jakarta – Hiruk pikuk pemberitaan tentang perubahan kedua UU No 06 Tahun 2014 yang sempat “senyap” paska belum berlangsungnya pembahasan lanjutan di Baleg DPR RI, kini mulai menghangat. Seperti diketahui bahwa dalam agenda di Baleg DPR RI, akan ada pembahasan lanjutan revisi UU Desa dengan Pemerintah yang dijadwalkan pada Kamis (25/01/2024) kemarin. Pembahasan lanjutan dari revisi UU Desa ini sendiri …

Deli Serdang – Dengan beban kinerja bisa 24 jam, Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara  menilai status kepegawaian dari perangkat desa pantas untuk di perjuangkan. Hal itu disampaikan Dedi Iskandar Batubara, usai menerima audiensi sejumlah perangkat desa di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, belum lama ini. Menurutnya usulan dan aspirasi terkait kejelasan status tersebut, perlu diperjuangkan hingga tertuang dalam Undang-Undang …

Jakarta – Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kades se Demak melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR RI di Jakarta. Para kades berharap ada percepatan terkait dengan Undang-undang Desa.  Audiensi para kades ini diterima langsung oleh Sekretaris FPKB DPR RI H Fathan, SAg, MAP diruang FPKB. Fathan menyambut baik audiensi para kades dari Kabupaten …

Jakarta – Beberapa hari terakhir kabar mengenai pengangkatan Perangkat Desa menjadi bagian dari ASN unsur PPPK semakin santer terdengar. Ada media yang memuat pemberitaan statement dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam berita ditulis bahwa Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengangkat status perangkat desa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pola Pegawai Pemerintah dengan …

Jakarta – Seperti kita ketahui bahwa masa sidang DPR RI yang ke 3, telah dibuka pada tanggal Rabu (16/01/2024) kemarin. Dalam pembukaan masa sidang tersebut terlontar pertanyaan dari salah satu anggota dewan, mengenai dari tindak lanjut dari pembahasan revisi undang-undang desa. Sempat menjadi tanda tanya akan kepastian dari pembahasan lanjutan undang-undang yang mengatur tentang desa ini, mengingat banyak tuntutan agar …

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyampaikan interupsi saat rapat paripurna ke-11 DPR, pembukaan masa sidang III tahun sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024). Interupsi Herman berkaitan soal revisi Undang-Undang Desa yang disebutnya, sudah dinantikan oleh aparatur desa agar segera diselesaikan. “Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam jelang pemilu ini, satu hal yang ditanya bagaimana kelanjutan UU Desa yang telah …

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak sejumlah organisasi kepala desa turut membahas revisi Undang-undang Desa. Tujuannya agar jangan pembahasan revisi UU tersebut hanya menguntungkan partai politik tertentu pada tahun politik 2024 yang sensitive, seperti yang dilansir dari laman rri. “Para kepala desa aktif meminta revisi, jadi mereka harus membahasnya bersama fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya, Selasa (16/1/2024). Sehingga, …